Kedungwuni, nukotasantri.or.id – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pekalongan secara resmi menyatakan menolak rencana pemberlakuan kebijakan lima hari sekolah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor: 65/PC.01/A.II.07.63/1425/07/2025, yang dikeluarkan pada 20 Muharram 1447 H atau bertepatan dengan 16 Juli 2025 M.
Dalam surat pernyataan sikap tersebut, PCNU Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa keputusan penolakan diambil berdasarkan hasil rapat virtual bersama PWNU Jawa Tengah, PW RMI Jawa Tengah, PCNU se-Jawa Tengah, PC LP Ma’arif NU se-Jawa Tengah, dan PC RMI se-Jawa Tengah pada 2 Juli 2025, serta rapat pleno harian Tanfidziyah dan Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan bersama PC LP Ma’arif NU Kabupaten Pekalongan dan PC RMI Kabupaten Pekalongan pada 12 Juli 2025.
PCNU Kabupaten Pekalongan menilai bahwa pemberlakuan kebijakan lima hari sekolah akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan Islam di masyarakat, seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).
“Apabila pelaksanaan lima hari sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs berlangsung maka akan mematikan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sudah berlangsung di tengah-tengah masyarakat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
PCNU Kabupaten Pekalongan juga memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk meninjau kembali rencana kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan aspirasi, harapan, dan kemaslahatan umat.
Surat pernyataan penolakan itu ditandatangani oleh Rais Syuriyah KH Baihaqi Anwar, Katib Syuriyah KH Ahmad Muzaki, Ketua PCNU KH Muslikh Khudlori, M.Si., dan Sekretaris H. Lukman Hakim, M.S.I., serta ditembuskan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.
Kontributor: Syaikhul Alim
Views: 30
