Kajen, NU Kota Santri — Menolak diam melihat carut-marut situasi bangsa dan daerah, PC PMII Pekalongan menggelar aksi Panggung Rakyat di Alun-alun Kajen, Rabu (17/06/2026). Dengan mengusung tema “Rakyat Sengsara, Negara Tutup Telinga”, ratusan mahasiswa turun ke jalan membawa puluhan poin kajian strategis untuk mendesak evaluasi total atas kebijakan rezim pusat hingga pembenahan infrastruktur di Kota Santri.
Sebelum sampai di Alun-alun Kajen, massa aksi berkumpul lebih dulu untuk berorasi dan membuat aksi teatrikal di Titik Nol Kilometer Kajen. Sepanjang jalan menuju lokasi aksi, para kader PMII dengan kompak menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membawa spanduk dan poster kritikan, serta meneriakkan jargon khas organisasi. “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Salam pergerakan!” seru massa aksi di sepanjang jalan.
Setelah sampai di Alun-alun Kajen, suasana aksi makin hidup lewat rangkaian orasi, penampilan monolog, hingga pembacaan puisi yang menjadi bagian dari konsep Panggung Rakyat.
Ketua PC PMII Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini murni merupakan gerakan moral demi kemaslahatan publik.
Kita bersama berkumpul di sini bukan dalam rangka memecah belah bangsa, namun menyuarakan pendapat dan aspirasi agar terdengar oleh pemimpin kita,” ujar Khozin dalam orasinya.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, yakni Plt. Bupati Pekalongan Sukirman dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir di tengah-tengah massa, akhirnya membuka ruang diskusi langsung antara mahasiswa dan pemangku kebijakan. Dalam aksi ini, PC PMII Pekalongan membawa 10 poin tuntutan hasil kajian matang organisasi yang terbagi menjadi lima isu nasional dan lima isu lokal.
Poin Tuntutan Isu Nasional:
- Evaluasi total pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hentikan jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak ada pembenahan.
- Evaluasi menyeluruh alokasi dan transparansi dari APBN serta turunkan harga BBM dan bahan pokok kehidupan.
- Hapus dwifungsi Polri dan TNI.
- Evaluasi gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Rezim Prabowo-Gibran.
- Tingkatkan kesejahteraan guru dan alokasi anggaran untuk pendidikan.
Poin Tuntutan Isu Lokal:
- Revitalisasi teknologi pengolahan sampah skala lokal dan penyelesaian dari akar masalah.
- Penataan industri ramah lingkungan dan penertiban galian C ilegal.
- Pembenahan infrastruktur publik dan perbaikan jalan rusak.
- Efisiensi anggaran dan transparansi berbasis digital.
- Penguatan regulasi hukum untuk keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan akhirnya menerima seluruh poin tuntutan tersebut. Sebagai bukti nyata, pihak Pemda sepakat menandatangani kain MMT komitmen yang dipasang di area publik agar bisa dipantau langsung oleh masyarakat luas.
Terkait langkah taktis ke depan, Koordinator Aksi, Wisnu, menegaskan bahwa mahasiswa akan memegang erat komitmen tertulis yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif tersebut.
“Kami sudah memberikan poin tuntutan dan mereka menerimanya. MMT yang ditandatangani oleh mereka (Plt. Bupati dan Ketua DPRD) dipasang di depan Alun-alun dan tidak boleh dicabut sampai semua tuntutan tercapai agar masyarakat bisa ikut membaca. Tindak lanjut kami ke depan adalah terus mendorong pemerintah untuk berdiskusi dan mengawasi setiap poin tuntutan tersebut,” tegas Wisnu.
Penulis: Muhammad Maelal Marom
Editor: Ihza
Views: 26
