Jakarta, nukotasantri.or.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah resmi menetapkan hasil pembahasan Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU 2025. Keputusan ini diumumkan dalam Sidang Pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/2/2025).
Komisi yang diketuai oleh Rais Syuriyah PBNU KH Cholil Nafis ini membahas berbagai isu keagamaan yang berkaitan dengan persoalan aktual, terutama dalam aspek hukum Islam, seperti status kehalalan suatu transaksi dan keterlibatan dalam konflik global. Berikut adalah enam keputusan penting yang dihasilkan:
1. Hukum Perdagangan Karbon
Munas NU 2025 menetapkan bahwa transaksi jual beli karbon di Indonesia diperbolehkan dan sah, baik dengan skema cap and trade maupun offset emisi. Keabsahan transaksi ini didasarkan pada konsep ba’i al-Huquq al-ma’nawiyyah, yaitu jual beli hak-hak immateriil.
Menurut Kiai Cholil Nafis, perdagangan karbon menjadi isu lingkungan global yang didukung oleh kebijakan PBB guna menekan emisi gas rumah kaca dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
2. Keterlibatan dalam Konflik Negara Lain
Keikutsertaan dalam konflik internasional dikategorikan menjadi dua: bantuan kemanusiaan dan keterlibatan langsung dalam perang.
- Memberikan bantuan kemanusiaan, seperti pangan dan layanan medis, hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif.
- Sedangkan keterlibatan dalam perang, termasuk menjadi tentara bayaran, dinyatakan haram, karena berisiko menimbulkan fitnah, pelanggaran hukum, serta ancaman terhadap keselamatan diri sendiri maupun pihak lain.
3. Jual Beli Properti di Atas Tanah Wakaf
Keputusan Munas NU 2025 menyatakan bahwa:
- Pembangunan properti di atas tanah wakaf hanya boleh dilakukan sesuai peruntukan wakafnya (mauquf ‘alaih). Misalnya, jika tanah wakaf diperuntukkan bagi masjid, maka tidak boleh dibangun fasilitas lain di atasnya.
- Namun, properti di atas tanah wakaf bisa dimanfaatkan secara produktif dengan mekanisme ihtikar, yaitu melalui akad sewa lahan wakaf. Meski demikian, status tanah wakaf tetap tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan.
4. Kepemilikan Laut
Munas NU 2025 menegaskan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh individu maupun korporasi. Oleh karena itu, negara tidak diperbolehkan menerbitkan sertifikat kepemilikan laut atau hak guna bangunan (HGB) di wilayah perairan. Dalam pandangan Islam, laut merupakan milik bersama yang harus dijaga keberlangsungannya.
5. Ketentuan Dam Haji Tamattu’
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Munas NU 2023 yang membahas penyembelihan dan distribusi daging dam haji tamattu’. Munas NU 2025 menetapkan tiga tahapan dalam praktiknya:
- Penyembelihan dan distribusi dam dilakukan di Tanah Haram.
- Penyembelihan di Tanah Haram, tetapi distribusinya diperbolehkan ke luar Tanah Haram.
- Penyembelihan dan distribusi dam dilakukan di luar Tanah Haram jika terdapat uzur syar’i, seperti ketiadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau hewan kurban. Dalam kondisi tertentu, daging dam dapat dipotong dan dibagikan di Indonesia.
6. Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Sebagai respons terhadap usulan Mustasyar PBNU, Munas NU 2025 menetapkan bahwa segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan yang menimbulkan dampak negatif atau mudharat dinyatakan haram.
Kiai Cholil Nafis menambahkan bahwa rincian lebih lanjut mengenai hukum kekerasan di lembaga pendidikan akan dibahas dalam forum Bahtsul Masail Maudhu’iyah atau Syuriyah di masa mendatang.
Keputusan-keputusan ini menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.
Kontributor: Syaikhul Alim
Views: 133
