Wonopringgo, NU Kota Santri — Infrastruktur jalan bukan sekadar urat nadi transportasi, melainkan penopang utama perputaran ekonomi masyarakat. Ketika akses jalan rusak, ongkos distribusi meningkat, mobilitas tersendat, dan penghasilan warga ikut terdampak. Persoalan itulah yang kembali mengemuka dalam diskusi publik di Kafe Teman Cerita Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Minggu (24/5/2026) malam.
Ketua GP Ansor Kabupaten Pekalongan, Achmad Fawaid, menilai infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut dia, jalan yang layak menjadi penopang utama aktivitas ekonomi warga, mulai dari perdagangan, distribusi hasil usaha, hingga akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan.
“Infrastruktur sangat penting karena tidak hanya menyangkut perekonomian rakyat, tetapi juga akses kesehatan dan keselamatan warga,” ujar Fawaid.
Diskusi bertajuk “Lubang di Jalan, Lubang di Penghasilan: Mengurai Dampak Infrastruktur terhadap Ekonomi Rakyat” itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi warga terkait kondisi jalan rusak yang dinilai telah berlangsung cukup lama di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman meminta masyarakat ikut berpartisipasi menginventarisasi titik-titik jalan rusak agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat dalam menentukan prioritas perbaikan.
“Kami persilakan warga menginventarisir jalan rusak, nanti akan kami cocokkan dengan data pemerintah daerah agar segera bisa dieksekusi,” kata Sukirman.
Ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Namun, menurut dia, pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat pembenahan jalan dengan membuka peluang kolaborasi bersama investor dan berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, M. Yulian Akbar menyebut kebutuhan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan mencapai sekitar Rp300 miliar. Pemerintah daerah, kata dia, mulai memfokuskan perubahan anggaran untuk sektor infrastruktur dan telah menyiapkan alokasi sekitar Rp100 miliar pada 2027.
Pemerintah daerah juga berencana merilis daftar jalan rusak sebagai bentuk transparansi publik sekaligus memastikan masyarakat dapat ikut mengawal proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Pengirim: Mujahid
Editor: Anwar
Views: 9
