Oleh: Dr. K.H. Sabilal Rosyad, M.S.I. (Pengasuh Ponpes Al-Qutub dan Dosen STAI Ki Ageng Pekalongan)
Menyanggah opini publik yang mengaitkan teori relasi kuasa sebagai penyebab munculnya pelecehan seksual di pesantren membutuhkan pendekatan yang jernih, objektif, dan edukatif. Seringkali, opini tersebut muncul karena salah paham dalam mengartikan kata “teori”. Masyarakat awam terkadang mengira teori relasi kuasa adalah sebuah “ajaran” atau “ideologi” baru yang dibawa masuk ke pesantren dan merusak tatanan. Padahal, kenyatannya justru terbalik. Berikut adalah beberapa poin argumentasi logis yang bisa digunakan untuk menyanggah opini keliru tersebut:
1. Membedakan antara “Alat Analisis” dan “Penyebab”
Argumen paling mendasar adalah menjelaskan apa itu teori relasi kuasa. Teori ini bukanlah sebuah ajaran, melainkan pisau analisis dalam ilmu sosiologi dan psikologi untuk memetakan bagaimana struktur hubungan antarmanusia bekerja. Analogi Sederhana: Mengatakan teori relasi kuasa menyebabkan pelecehan seksual itu sama saja dengan mengatakan bahwa termometer menyebabkan orang demam. Termometer hanya alat untuk mendeteksi suhu tubuh yang panas, bukan virus yang membuat orang sakit.
Begitu pula dengan teori relasi kuasa. Teori ini digunakan oleh para pakar dan pengasuh pesantren justru untuk mendeteksi dan mendiagnosis titik-titik rawan di mana penyalahgunaan wewenang (abuse of power) bisa terjadi, sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih dini.
2. Pelecehan Terjadi karena “Penyalahgunaan Oknum”, Bukan karena Teorinya
Pelecehan seksual terjadi karena adanya niat buruk dari oknum pelaku dan adanya kesempatan. Keberadaan struktur hierarki (Kiai, Ustaz, Senior, Santri) di pesantren adalah hal yang wajar untuk menjaga takzim (penghormatan) dan kelancaran belajar-mengajar.
Namun, ketika seorang oknum memanfaatkan kepatuhan santri demi kepuasan pribadinya, di situlah terjadi penyalahgunaan. Teori relasi kuasa justru hadir untuk membela kesucian institusi pesantren dengan cara menunjuk langsung hidung oknum yang menyalahgunakan struktur tersebut, sehingga tidak semua elemen pesantren ikut tercoreng.
3. Pesantren Memiliki Nilai Internal untuk Menolak Pelecehan
Sanggahan kuat lainnya adalah dengan menunjukkan bahwa pesantren memiliki benteng moral yang kokoh melalui ajaran Islam. Di dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren, konsep hifzhun nafs (menjaga jiwa) dan hifzhul ‘irdh (menjaga kehormatan) adalah pilar penting.
Menggunakan analisis relasi kuasa justru membantu pesantren mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut secara konkret di era modern. Dengan memahami relasi kuasa, pengasuh pesantren bisa memastikan bahwa doktrin “sami’na wa atha’na” (kami mendengar dan kami taat) tetap berada dalam koridor belajar-mengajar agama, bukan kepatuhan buta yang mengeksploitasi santri.
4. Teori Ini Justru Digunakan untuk Melindungi Santri dan Pesantren
Alih-alih memunculkan masalah, memahami relasi kuasa justru menjadi jalan keluar (problem solving). Ketika sebuah pesantren memahami konsep ini, mereka akan membangun sistem perlindungan yang lebih aman, seperti:
- Menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi santri tanpa takut diintimidasi.
- Membuat SOP yang jelas mengenai batasan interaksi antara pengajar dan santri (misalnya tidak boleh berada di ruang tertutup berdua saja).
– Edukasi mengenai batasan otoritas, sehingga santri tahu kapan mereka harus taat untuk urusan mengaji, dan kapan mereka berhak menolak jika ada ajakan yang melanggar syariat dan hukum negara.
Dengan membalik sudut pandang ini, kita bisa meyakinkan publik bahwa diskursus mengenai relasi kuasa di lingkungan pesantren bukan bertujuan untuk menyerang atau mendiskreditkan institusi Islam, melainkan sebuah ikhtiar ilmiah demi menjaga marwah pesantren agar tetap menjadi tempat yang aman, berkah, dan suci untuk menuntut ilmu.
Views: 127
